Portal Berita Sulawesi

News Maker

Hard Knock Days

admin

Rabu, 09 September 2015 09:27:57 WIB   |  44 pembaca  

Jakarta - Keluhan terhadap berbagai siaran khususnya di televisi terus disuarakan banyak kalangan, kali ini kegelisahan atas makin menjamurnya siaran bermuatan kekerasan, pornoaksi dan pelecehan disampaikan langsung presiden Joko Widodo.

Secara khusus Presiden Jokowi meminta agar pengelolaan penyiaran tidak semata - mata mengejar tingginya rating dan pemasukan iklan, namun juga memikirkan bagaimana siaran itu menumbuhkan semangat kerja dan optimisme.

Pesan penting presiden Jokowi ini disampaikan saat membuka rapat pimpinan nasional Komisi Penyiaran Indonesia se Indonesia di Istana Negara pekan kemarin.

"Ternyata rating itu berdampak sekali terhadap banyak hal dalam penyiaran kita. kedepan agar ada perbaikan bersama untuk terkait konten dari Lembaga Penyiaran. Kita berharap konten yang disajikan tidak hanya menghibur, juga mendidik, berisi ilmu pengetahuan, membangun pola pikir dan tata krama serta membangun kultur yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,"ata Presiden.

Hadir dalam pembukaan Rapimnas KPI/KPID di istana negara itu antara lain para menteri kabinet kerja, komisioner KPI pusat, pimpinan KPI daerah se Indonesia serta perwakilan lembaga penyiaran.

dari KPID Sulbar hadir antara lain ketua Mustikawati, wakil Ketua Farhanuddin, anggota Munawir Ridwan serta kepala sekretariat Abd. Halid Aras.

Secara umum selama ini diketahui, rating adalah tingkatan jumlah penonton atau pesawat televisi yang memilih channel tertentu. rating inilah kemudian yang menjadi ukuran pengelola siaran saat menayangkan sebuah program.

Bahwa kemudian siaran itu banyak menuai keluhan karena mengandung kekerasan, pelecehan dan pornoaksi, tampaknya belum jadi perhatian serius dari banyak penyelenggara penyiaran.

Rating memang tidak sampai mengukur seberapa berkualitas siaran itu, rating hanya mengukur seberapa banyak orang yang mengonsumsi siaran tersebut.

Maka tampaklah selama ini dan masih berlangsung hingga hari ini, dengan tujuan mengejar rating, penyelenggara penyiaran tetap menyiarkan berbagai program yang secara kualitas tidak bermutu.

Disisi lain, penyelenggara penyiaran merasa penting merujuk pada hasi rating dalam menayangkan program siaran karena pemasang iklan juga banyak merujuk pada seberapa banyak penonton sebelum memutuskan memasang iklan di program tersebut.

Iklan menjadi "nafas" lembaga penyiaran agar tetap bisa eksis.

Dengan kondisi seperti itu, terlihat banyak program yang jelas -jelas bermuatan pelecehan, penghinaan seperti talkshow, lawak, sinetron justru banyak iklannya, sedangkan program yang berisi informasi, pendidikan tampak lebih sedikit iklannya.

Masalah rating ini memang menjadi perhatian serius presiden Jokowi, mantan Walikota Solo ini kepada pimpinan KPI -KPID se Indonesia dan perwakilan lembaga penyiaran yang hadir saat pembukaan rapimnas menyampaikan bahwa hendaknya Lembaga Penyiaran seharusnya tidak hanya mengejar rating semata, tetapi juga memandu publik untuk pembangunan bangsa yang lebih baik, menumbuhkan optimisme dan etos kerja, ?Bukan siaran yang mengejar sensasional dan membuat histeria publik, tetapi pada semangat kerja dan produktif," kata Jokowi.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang telah menyinggung peran media penyiaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

"Selama ini KPI terus mengingatkan Lembaga Penyiaran agar mengubah paradigmanya, tidak hanya mengedepankan komersialisasi dan mengabaikan kualitas isi siaran," kata ketua KPI Pusat Judhariksawan

Selama ini, menurut Judha, Lembaga Penyiaran diarahkan oleh hasil rating yang sering kali terbaiknya tidak mencerminkan kualitas yang diinginkan. Oleh karena itu, KPI, bersama Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) dan 9 Perguruan Tinggi Negeri di 9 Kota telah melakukan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi 2015.

"Dari dua kali hasil survei yang telah dilakukan kami menemukan, bahwa kualitas program siaran belum sesuai harapan," ujar Judha.

Dua kali publikasi hasil survei yang dilakukan KPI selama Maret - April dan Mei - Juni tahun ini didapatkan, dari 9.000 program acara masih memiliki kualitas di bawah rata-rata yang ditetapkan KPI, yakni 4 untuk program yang memiliki kualitas baik. Pada survei yang pertama (Maret-April 2015), indeks yang didapat 3,25 dan pada survei kedua (Mei-Juni 2015) indeks kualitas program televisi sebesar 3,27.

Sementara itu, wakil ketua KPID Sulbar Farhanuddin menambahkan selain survey kualitatif terhadap program - program siaran televisi, upaya lain dalam meningkatkan kualitas siaran tv adalah dengan mengaktivkan literasi media ke masyarakat sebagai konsumen media.

" Masyarakat diharapkan menjadi pemirsa yang cerdas, yang akan memilah dan memilih mana tayangan yang layak dan mana siaran yang harus dihindari," kata Farhan yang juga anggota AJI kota Mandar.

Lembaga penyiaran yang menggunakan frekuensi milik negara diingatkan bahwa tujuan penyiaran dalam perundangan adalah bertujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Selain itu, penyiaran juga berfungsi sebagai medium bagi publik yang informatif, edukatif, pengawasan, hiburan yang sehat, sebagi perekat sosial/empati sosial, dan menjaga nilai-nilai kebudayaan berbangsa dan bernegara.



Bagikan :
close