Portal Berita Sulawesi

Kolaps, BMT Miliki Saham Apartemen?

admin

Sabtu, 01 Agustus 2015 05:46:37 WIB   |  127 pembaca  

MALANG KOTA – Kantor Baitul Maal wat Tamwil Perdana Surya Utama (BMT PSU) saat ini dalam proses pembongkaran dan akan dibangun apartemen. Apakah ada kaitannya antara apartemen dengan kolapsnya lembaga keuangan syariah tersebut? Banyak warga yang mengatakan bahwa pembangunan apartemen di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 11 tersebut mempunyai kaitan yang sangat erat dengan kolapsnya BMT PSU.

General Manager BMT PSU Anharil Huda Amir pernah mengatakan bahwa koperasinya mempunyai properti yang saat ini sedang dibangun. Anharil juga mengatakan, pembelian properti ini menggunakan dana yang diambil dari deposito nasabah. Dimana lokasinya, Anharil memilih merahasiakannya. Menurut Anharil saat itu, jika persoalan properti ini bisa diselesaikan, maka BMT PSU bisa melunasi utangnya kepada para nasabah.

Banyak pihak yang menduga bahwa properti yang dimaksud Anharil adalah kantor pusat BMT PSU sendiri yang saat ini sedang dibangun apartemen. Dan menurut sumber Jawa Pos Radar Malang, BMT PSU memiliki saham sekitar 5 persen di PT Sinwa Barokah Abadi, perusahaan yang membangun apartemen di lembaga keuangan yang didirikan pada 1998 tersebut.

Namun, pihak PT Sinwa Barokah Abadi merasa tidak terkait dengan prahara yang ada BMT PSU. Gedung yang sedang dibangun di bekas kantor BMT PSU itu adalah milik PT Sinwa. Dan tanah di Jalan Soekarno-Hatta itu sama sekali tidak pernah dimiliki BMT PSU.

Kepala PT Sinwa Barokah Abadi Cabang Kota Malang Burhan menyatakan, BMT PSU hanya meminjam lahan sebentar saja kepada pihaknya. Karena saat itu belum menemukan tempat setelah kontraknya di kantor yang lama habis. ”Dulu kan kantor BMT di seberang depan sebelah barat sana,” ujarnya sambil menunjuk sebuah lokasi saat ditemui kemarin (30/7).

Burhan melanjutkan, kantor dahulunya ditempati PT Citra Kendedes Group. Perusahaan yang bergerak di dalam bidang transportasi taksi. Dengan direktur utamanya Rudy Soesamto.

Sedangkan PT Sinwa sendiri adalah perusahaan yang baru berdiri. PT Sinwa dibentuk sekitar satu tahun yang lalu. Kantor utamanya ada di Surabaya serta Pasuruan. PT Sinwa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti, informatika teknologi, hingga apartemen. Dan bangunan apartemen yang pertama adalah yang sedang dikerjakan di Jalan Soekarno-Hatta ini. Pembangunan sudah dilakukan semenjak satu bulan belakangan ini.

Disinggung apakah pemilik apartemen adalah Rudy, Burhan tidak menampiknya. Dia membenarkan Rudy adalah salah satu pemilik, tapi bukan satu-satunya. ”Memang benar. Pokoknya, dia salah satu pemegang saham,” lanjutnya tanpa mau menyebutkan persentase jumlah persennya. Namun, menurut sumber, saham Rudy di perusahaan tersebut sekitar 30 persen.

Dari sini Burhan meyakinkan jika pihaknya tidak terkait sama sekali dengan BMT PSU. Hanya saja kebetulan terkena dampak atas kolapsnya BMT PSU. Sebab, kantor utamanya kebetulan ada di apartemen yang saat ini dibangun.

Namun, dia memastikan pembangunan dari apartemen tetap berlanjut. Sama sekali tidak berpengaruh meskipun ada police line di kantor BMT PSU. Sebab, rencana pembangunan gedung berada di belakang dan tidak perlu membongkar bagian depan kantor.

Apartemen sendiri rencananya akan dibangun 20 lantai. Dengan banyak kamar yang berjumlah total 256 kamar. Dan diperkirakan rampung sekitar dua tahun lagi.

Komisaris Utama PT Sinwa Barokah Abadi Abdul Majid menegaskan, BMT PSU tidak pernah memiliki lahan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 11. ”Kami bisa buktikan dengan sertifikat tanah yang ada sekarang ini,” ujar Majid.

Dengan adanya kasus BMT PSU yang kolaps ini, pihaknya memang agak sedikit mendapatkan masalah. Karena sering dikait-kaitkan. Sehingga ada beberapa program yang terganggu. ”Rencananya jika tidak ada masalah, kami akan lakukan soft launching Agustus ini. Tapi sepertinya tidak bisa, soft launching akan kami mundurkan dulu,” kata pria yang juga menjadi direktur utama BMT Sidogiri tersebut.

Selain itu, pihaknya juga mengkhawatirkan dengan asumsi yang ada di masyarakat saat ini. Sebab setelah adanya police line, mayoritas masyarakat mengira lahan di Jalan Soekarno-Hatta milik BMT PSU. ”Padahal ini tidak. Ini juga yang perlu diluruskan dan nanti kami akan terangkan ke pihak kepolisian,” lanjut dia.

Dalam struktur kepemilikan PT Sinwa sendiri, Majid mengklaim, pihaknya adalah pemegang mayoritas saham. Jumlahnya sebesar 51 persen. Namun, atas nama BMT Sidogiri. ”Jadi PT Sinwa ini semacam anak perusahaan, hanya saja gabung dengan beberapa pemilik lain,” ungkapnya.

Terpisah, Masbuhin selaku kuasa hukum dari para korban BMT PSU menjelaskan, usai rampung memasukkan data nasabah, pihaknya akan membuat laporan ke polisi. Namun, laporan akan dilakukan terpisah sesuai dengan wilayah kantor pembantu cabang (KCP) yang ada. Sehingga tersebar di lima polsek yang ada di bawah jajaran Polresta Malang.

”Mungkin besok (hari ini) akan kami laporkan ini. Seperti untuk KCP Soekarno-Hatta dan Sumbersari, akan kami laporkan ke Polsek Lowokwaru. KCP Embong Arab akan kami laporkan ke Polsek Klojen,” kata Masbuhin.

Dia mengungkapkan, pelaporan ke masing-masing polsek ini untuk mempermudah dan mempercepat penanganan. Mengingat jumlah nasabah yang mencapai ribuan orang. Karena jika tersentral di Polresta Malang semua, tentu akan menghambat kerja yang lain.

Sementara itu terkait status tanah di Jalan Soekarno-Hatta, Gunadi Handoko selaku kuasa hukum dari Anharil menyatakan, lahan tersebut sebenarnya pernah dibeli BMT PSU. Sudah dibayar lunas dengan harga Rp 12,5 miliar kepada Rudy. Dan ada tanda terima berupa kuitansi. ”Yang membeli atas nama pengurus BMT PSU. Ada tanda tangan ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Tapi saya lupa nama-nama mereka,” kata Gunadi.

Tentang berdirinya apartemen di sana, Gunadi menyatakan, jika tanah tersebut dijual kembali oleh pihak BMT PSU. Hanya saja penjualannya dalam bentuk pembagian saham. ”Informasinya seperti itu. Tapi saya tidak tahu detail berapa pembagiannya karena belum lihat dokumennya,” jelasnya.

Dari sini dia memastikan bahwa BMT PSU juga memiliki saham di perusahaan apartemen tersebut. Hanya saja jumlahnya belum diketahui. ”Jadi koperasi ini memiliki aset juga di sana,” lanjut dia.

Tentang adanya ribuan masyarakat yang bakal lapor ke polisi, Gunadi tidak bisa menghalanginya. Karena itu memang merupakan haknya nasabah. ”Cuma konsekuensinya, waktu akan kami habiskan dengan pendampingan dan pembelaan hukum. Jika tidak ada laporan kan, tentu penyelesaian bisa dilakukan secara musyawarah. Salah satu langkahnya, kami akan melakukan penarikan piutang untuk membayar para nasabah,” paparnya. (zuk/c2/fir)



Bagikan :
close