Portal Berita Sulawesi

Pengembang Kesulitan Lahan

admin

Sabtu, 01 Agustus 2015 05:34:33 WIB   |  53 pembaca  

MALANG KOTA – Niat Pemkab Malang membangun perumahan sederhana untuk pegawai negeri sipil (PNS) Kabupaten Malang, tampaknya harus ditunda dulu. Hal tersebut dikarenakan pengembang yang akan membangun perumahan, kesulitan mendapatkan lahan disebabkan harga yang terus melambung di beberapa kawasan yang dijadikan bidikan pembangunan perumahan tersebut.

Sebagai informasi, sedianya Pemkab Malang akan melakukan kerja sama dengan DPC Real Estat Indonesia (REI) Komisariat Malang untuk membangun rumah sederhana ini. Rencananya, rumah sederhana ini diproyeksikan untuk meneruskan kesuksesan Pemkab Malang membangun kawasan perumahan PNS Bumi Kanjuruhan.

Namun, hingga kini kerja sama antara Pemkab Malang dan DPC REI Komisariat Malang belum juga diteken. Hal itu dikarenakan pengembang terkendala pembelian lahan. ”Dari pengembang belum berhasil membebaskan tanah untuk perumahan PNS ini. Ada beberapa lokasi, namun tidak tembus (berhasil dibebaskan). Kami sedang konsolidasi mencari tanah,” kata Ketua DPC REI Komisariat Malang Umang Gianto kepada Jawa Pos Radar Malang, kemarin siang.

Umang menyebutkan, pihaknya sebenarya sudah membuat hitung-hitungan bisnis terkait pembangunan rumah ini. Dia memastikan, banderol rumah tersebut sama dengan program pemerintah terkait pembangunan rumah sederhana, yaitu senilai Rp 105 juta untuk pemasaran di Pulau Jawa.

Rencananya, idealnya perumahan tersebut dibangun di tiap kecamatan. ”Kami sudah mencoba membeli lahan masing-masing dua hektare di kawasan Kepanjen, Pakisaji, dan Lawang. Namun kondisinya memang minim sekali lokasi yang ideal. Harganya sudah terlalu mahal. Misalnya Rp 300 ribu per meter persegi, sudah terlalu mahal. Kalau di bawah itu masih oke lah,” papar Umang.

Umang melanjutkan, pihaknya memiliki formulasi tetap akan membangun jika ada lokasi yang dianggapnya cukup ideal. ”Kalau memang susah (mendapatkan lahan), nantinya bisa saja di-grouping tiga atau dua kecamatan jadi satu perumahan. Misalnya kawasan Dau dan Karangploso, posisinya di Karangploso,” tegas dia.

Pria yang juga bos Bulan Terang Utama itu menambahkan, dari segi bisnis, potensi perumahan sederhana untuk PNS Pemkab Malang masih cukup tinggi. ”Potensinya masih puluhan ribu yang tidak memiliki rumah. Yang penting nantinya lokasi perumahannya jangan terlalu ke kawasan Malang pinggiran dan harus dekat dengan jalan raya,” tandas dia.

Salah satu solusi yang paling mungkin dilakukan adalah dengan memanfaatkan bank tanah milik pemkab. Pemkab sendiri saat ini memiliki bank tanah di Kepanjen, Turen, Dampit, Singosari, Lawang, dan Tumpang. Di Turen, Pemkab Malang memiliki lahan 5 hektare, di Singosari 10 hektare, dan paling luas di Dampit dengan luasan 60 hektare.

Bupati Malang Rendra Kresna menuturkan, pihaknya berkomitmen mendukung program pemerintah pusat terkait pengadaan rumah sederhana. Sebab, hal ini juga akan mengurangi backlog atau angka kekuarangan rumah. ”Di rumah sederhana PNS, nantinya guru pun bisa mengambil,” kata Rendra saat menerima perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Bapertarum belum lama ini. (c1/did)



Bagikan :
close