Portal Berita Sulawesi

Reportase

Sambut ADD Gede "Disayangkan Pemdes Tidak Punya Kantor"

admin

Kamis, 14 Mei 2015 21:14:58 WIB   |  618 pembaca  

PALU - Dalam rangka menyambut turunnya dana desa, seluruh aparat pemerintah desa saat ini lagi berbenah untuk mengadaptasi perubahan kebijakan tersebut. Terutama yang terkait langsung  dengan pemanfaatan dan pertangungjawaban penggunaan dana. 

Secara bertahap, dana stimulus ini diterima  oleh Pemerintah Desa (Pemdes) sebesar  Rp. 1,4 miliar, sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan. Paling tidak, melalui dana desa ini  aparat Pemdes akan bergairah menata dan mengelola jalannya layanan permerintahan di desa.

Sebab, selain sumber pendanaan dari dana desa yang dituangkan dalam APBDes, juga implementasi program pembangunan bersumber dari APBD Kab/Kota, Prov serta Pusat, semuanya bermuara di pedesaan.

Namun, ditengah hiruk pikuk kegembiraan itu, beberapa desa masih dibebani dengan tidak adanya kantor desa, sebagai pusat pemerintahan. Adalah pemerintah desa (Pemdes) Ujumbou dan Lende Tovea Kec. Sirenja Kab. Donggala yang belum memiliki kantor desa permanen.

Di dua desa tersebut, kantor desa ditempatkan di rumah warga. Kami terpaksa sewa rumah untuk dijadikan kantor desa. Tapi sampai saat ini sewa rumah tersebut belum bisa dibayar karena tidak ada dana, ujar Kusman Hamdila, Sekretaris Desa Ujumbou.

Ini yang menjadi kendala di desa kami.

Karena kantor desa belum ada, maka dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan terpaksa dilakukan dengan cara seperti itu. Keluhan ini disampaikan di hadapan ketua fraksi NasDem, Muh. Masykur, saat berdiskusi di ruang fraksi NasDem DPRD Prov. Sulteng bersama Kades Tompe, Anugerah, (13/5).

Menurut Kades Tompe, hal yang sama juga dialami oleh Pemdes Lende Tovea, kantor desanya belum ada. Jadi, desa Ujumbou dan Lende Tovea senasib, kelakarnya.

Oleh karenanya, kami berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah dan pusat agar memprogramkan  pembangunan kantor desa.

Sebab, jika sepenuhnya dibebenkan kepada Kepala Desa maka itu hal yang sangat mustahil. Dana desa tidak bakalan cukup untuk dipakai bangun kantor

Terkait dengan hal tersebut, Muh. Masykur berharap agar pemerintah daerah merespon hal ini. Sebab, salah satu parameter roda pemerintahan desa berjalan denga baik  ditentukan oleh sarana dan prasarana penunjang. Termasuk ketersediaan sarana kantor permanen. Sehingga ke depan, Kades tidak lagi dibebani dengan sewa-menyewa.

Keberadaan kantor desa juga dimaksudkan agar pelayanan terhadap warga dapat lebih dimaksimalkan. Selain itu, ini juga akan membangkitkan kepercayaan diri bagi Kades jika melihat kantor desa lain yang malah jauh lebih baik.

Memang jika kita melihat, masih banyak  desa yang selain belum punya kantor juga perlu dibenahi. Terutama desa-desa yang secara geografis masih sulit di akses. Kondisi ini yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah dan pusat. Sangat disayangkan jika kondisi ini dibiarkan terus menerus terjadi, sebut Masykur. [Th]



Bagikan :
Tags :
# sulteng
close