Portal Berita Sulawesi

Reportase

Terungkap Aktifitas PT BDM Tanpa Didukung AMDAL

admin

Rabu, 13 Mei 2015 00:15:10 WIB   |  927 pembaca  

PALU - Ada yang aneh dari aktifitas PT Bintang Delapan Mineral (BDM) di Kecamatan  Bahodopi Kab. Morowali. Izin Usaha Pertambangan (IUP) dikeluarkan tahun 2010 tanpa didukung dengan Analisis. Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Yang ada baru sebatas AMDAL yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Morowali kepada  PT SMI pada tahun 2012.

Yakni AMDAL terkait pembangunan Smelter. Sementara AMDAL untuk eksploitasi belum ada. Sehingga sejak 2008-2014 eksploitasi sumber daya alam jenis nekel oleh PT BDM belum dilengkapi dengan AMDAL.

Informasi terkuak dalam Rapat Dengar Pendapat yang dilaksanakan Komisi III DPRD Prop. Sulteng bersama Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral dan Badan Lingkungan Hidup Prov Sulteng di Ruang Baruga Kantor DPRD (12/05/2015).

Hadir dalam RDP, Kepala Dinas ESDM, Bambang dan perwakilan Kepala BLH, Zainal Abidin Ishak. Dipimpin oleh Sekretaris Komisi III, Huisman Brant Toripalu serta sejumlah anggota komisi III, Zainal Aibidi Ishak, Sony Tandra, Edmond Leonardo Siahaan, Syafrudin Mahasuni dan Muh. Masykur.

Dari keterangan yang disampaikan oleh Zainab terungkap bahwa selama ini aktifitas PT BDM sama sekali belum mengantongi dokumen AMDAL, yang ada baru PT MSI saja yang memiliki AMDAL.

Ini yang sangat disesalkan, sebab "kok bisa-bisanya PT BDM melakukan aksploitasi nekel secara leluasa  mengeruk isi perut bumi di Bahodopi sementara aktifitas yang mereka lakukan tidak memiliki AMDAL, tegas Muh. Masykur.

Hari ini, fakta yang terjadi di Desa Bahomakmur, seluas 370 hektar lahan sawah petani tidak bisa lagi berproduksi karena sumber air dari irigasi sudah tidak ada lagi. Dan tingginya tingkat debu dari jalan holing. Desa tersebut sudah ditutup debu.

BACA "PT Bintang Delapan Mineral Lumpuhkan Sumber Penghidupan Petani"

Selain itu, data dari Puskesmas ditemukan tingkat penderita Inpeksi Salura Pernapas Atas (ISPA) mengalami peningkatan sejak PT BDM mulai melakukan persiapan ekspoitasi.

Ini baru tahap awal. Bisa dibayangkan bagaimana dampak lingkungan yang terjadi pada saat perusahaan sudah melakukan eksploitasi secara masif. Dampak yang timbul sudah pasti akan labih tinggi lagi.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah sudah seharusnya melakukan langkah-langka antisipasi dalam menyikapi permasalahan ini. Termasuk mencari jalan keluar terhadap apa yang dialami oleh masyarakat di Desa Bahomakmur.  

Seperti diketahui pula, rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh Komisi III setelah sebelumnya menerima aduan dari perwakilan warga masyarakat Desa Bahomakmur dan berkunjung ke lokasi PT BDM dan Desa Bahomakmur.

Rekomendasi yang dihasilkan dalam  RDP ini adalah setelah seluruh dokomen terkumpul selanjutnya  Komisi III akan memanggil managemen PT BDM untuk mencari solusi penyelesaian bagi warga masyarakat Desa Bahomakmur.

Disamping itu, DPRD Prov. Sulteng melalui Komisi III berharap, setiap aktifitas pengerukan sumberdaya alam oleh perusahaan tetap tidak mengabaikan aturan perundang-undangan, memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan hidup dan menjunjung tinggi nilai HAM. [Th]



Bagikan :
Tags :
# sulteng
close