Portal Berita Sulawesi

Pemekaran

Eksekutif Protes, Pansus Tompotika tak Dilibatkan

admin

Senin, 04 Mei 2015 00:34:16 WIB   |  3586 pembaca  

LUWUK- Pihak eksekutif mengajukan protes ringan terhadap legislatif. Pasalnya, pembentukan panitia khusus (Pansus) Kabupaten Tompotika, eksekutif tidak dilibatkan. Rapat yang dihelat Sabtu (2/5) pekan lalu di kantor DPRD Banggai yang mengagendakan pembahasan persetujuan bersama tentang pembentukan kabupaten di wilayah kepala burung itu akhirnya batal.

“Biasanya Pansus dibentuk melibatkan eksekutif. Tapi malah pembentukannya sepihak. Kami hadir pada rapat ini hanya sebatas undangan,” kata Asisten I Setdakab Banggai, Ramlin Hanis dihadapan rapat yang dipimpin Ketua Pansus Kabupaten Tompotika, Moh. Djufrie Diko.

Tidak berhenti disitu komentar Ramlin yang juga mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) Banggai itu. Ia melanjutkan, seyogianya rapat pansus ini diawali dengan keterangan Bupati. Namun mekanisme itu tidak bisa dilakukan, karena eksekutif tak masuk dalam komposisi pansus tersebut.

Meski menyodok terkait pembentukan Pansus yang inprosedural itu, namun Ramlin memberi solusi. Sebaiknya saran Ramlin, silakan Pansus DPRD Kabupaten Tompotika membuat draf. Hasilnya nanti diterima eksekutif untuk selanjutnya disampaikan kepada bupati, yang ditindak lanjuti dengan pembentukan tim pemekaran.

Sejumlah anggota Pansus Kabupaten Tompotika pun memberi tanggapan beragam atas pernyataan Ramlin.

Sudirman Stene menilai, penyataan Asisten I patut diseriusi. Bukan tidak mungkin kata politisi PKB ini, Bupati tidak akan menandatangani persetujuan pembentukan Kabupaten Tompotika, dengan alasan pihak eksekutif tak masuk dalam Pansus. Anggota Pansus lainnya Winancy Ndobe berpendapat, sebaiknya DPRD kembali menggelar rapat paripurna dengan mengundang Bupati dan SKPD. “Kita harus mundur selangkah lagi,” kata aleg Partai Gerindra itu.

Politisi PKS Nasir Himran mengatakan, pembentukan Pansus Kabupaten Tompotika sudah ada pemberitahuan secara tertulis kepada Bupati tertanggal 22 April. Secara administrasi kata Aba Ateng sapaan akrab aleg dapil III ini sudah terpenuhi. “Kalau Pemda belum tahu adanya pembentukan Pansus Tompotika bagi saya keliru. Karena Ketua DPRD Banggai sudah melayangkan surat pada Bupati. Yang patut dipertanyakan adalah ketidak hadiran Kabag Hukum Setdakab Banggai pada rapat ini,” kata Nasir.

Berbeda dengan komentar Masnawati Muhammad. Aleg dua periode ini justru mengakui ini sebuah kekeliruan Pansus DPRD yang tidak melibatkan eksekutif. “Pansus kita yang keliru,” ucap Masnawati sembari menyarankan agar Pansus untuk sementara stop bekerja, akan tetapi melaporkan hasil turun lapangan pada Ketua DPRD serta membentuk Pansus bersama eksekutif.

Aleg PKS lainnya Mursidin berkomentar, dengan turunnya Pansus DPRD pada tujuh kecamatan pada calon Kabupaten Tompotika sebagai wujud komitmen para aleg dalam mengakomodir aspirasi rakyat di wilayah kepala burung. (sf)



Bagikan :
Tags :
# politik
close