Portal Berita Sulawesi

News Maker

Ketua Fraksi Nasdem Release Surat Terbuka Kepada Rakyat Sulteng

admin

Selasa, 31 Maret 2015 16:26:18 WIB   |  381 pembaca  

"Awasi Pelaksanaan Pembangunan Agar Bernilaiguna Jangka Panjang"

Palu-Tiap bulan April tahapan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Derah(APBN-APBD) tahun berjalan mulai dilaksanakan. Termasuk segala perangkat normatifnya pun juga telah tersedia.

Dari sini, apa yang jamak kita ketahui mengenai pelaksanaan proyek pembangunan yang menggunakan dana negara yang sebagian besar bersumber dari pajak yang dipungut dari rakyat  akan dikucurkan melalui tangan-tangan pemerintah pusat dan daerah.

Sudah tentu, semuanya tertuang dalam buku besar APBN-APBD beserta penjabarannya yang disahkan oleh DPR RI-DPRD Prov dan Kab/Kota.  Bentuknya macam-macam dan terintegrasi dalam pogram kerja kementrian dan SKPD.

Dalam tahapan implementasinya, oleh instansi terkait dengan menggunakan jasa pihak ketiga setelah melalui proses dan prosedur sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan. Terkadang juga dengan swakelola dinas namun dalam besaran anggaran tertentu.

Bagaimana dengan alokasi APBN-P tahun ini di Sulteng? Jika dibandingkan dengan alokasi APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun-tahun sebelumnya, ditahun 2015 ini patut kita berbangga. Sebab progres peningkatannya mengalami lompatan yang cukup tinggi nilainya.

Jika pada tahun-tahun sebelumnya baik propinsi maupun Kab/Kota  alokasi anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat dalam kisaran puluhan miliar maka ditahun 2015 ini mengalami peningkatan hampir rata-rata 100 persen.

Di bidang infrastruktur saja misalnya, pada tahun ini Sulteng mendapat alokasi sekitar Rp. 750 miliar dan tersebar di Kota Palu, Sigi, Donggala, Poso, Morowali, Morowali Utara dan Buol, serta termasuk di Dinas PU Provinsi Sulteng. 

Itu pada bidang insfrastruktur. Bagaimana dengan bidang-bidang lainnya? Seperti pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi sudah tentu juga mendapat alokasi. Jika ditotal secara keseluruhan sudah tentu jumlahnya ditaksir mencapai triliunan rupiah. Jumlah dana sebesar itu belum termasuk dana dalam APBD Prov dan Kab/Kota.

Darimana sumber lonjakan alokasi dana sebesar itu? Yang pasti dana itu tidak datang tiba-tiba. Pun bukan pula bersumber dari hasil sulap sim sala bim.

Tetapi dana itu bersumber dari hasil perjuangan Anggota DPR RI Dapil Sulteng.  Adalah Ahmad H. M. Ali, anggota Fraksi Partai NasDem  DPR RI di Komisi V dan Ketua Kelompok Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. 

Berkat kemampuan diplomasi dan negosiasi yang dimilikinya dalam Banggar, Paripurna DPR RI mengesahkan APBN-P, dimana inheren didalammnya tertuang alokasi dana Rp. 750 miliar untuk pembangunan infrastruktur di Sulteng. Saat ini, tinggal menunggu tahapan implementasi pelaksanaan. 

Selanjutnya, menjadi tugas rakyat menyambut pelaksanaan proyek tersebut. Tugas rakyat, sudah tentu mengawal dan mengawasi pelaksanaannya. Bukan untuk kepentinga siapa, tetapi ini demi menciptakan kualitas hasil pembangunan, agar tidak sekedar dibuat asal jadi.

Di Donggala sekitar Rp. 70 miliar dana APBN-P dialokasikan. Di mana, Rp. 21.865.400.000 diantaranya dialokasikan untuk pembangunan 3 pasar modern di Kec. Labuan, Desa Sibayu Kec Balaesang dan Desa Balukang Kec. Sojol. Peraturan Presiden terkait pembangunan pasar ini sudah dikeluarkan.

Masing-masing Pasar Sibayu= 6 M, pasar Labuan= 7,5 M, pasar balukang= 6,5 M. Ditambah lg anggaran utk 3 lokasi itu sebesar 1.865.400.000 untuk pembangunan Mushola di tiga pasar tersebut, masing  Pasar balukang (mushola) 300 jt; pasar Sibayu (mushola) 285 jt; pasar Labuan (mushola) 282 jt.

Pembangunan pasar modern tersebut dimaksudkan sebagai penopang bergerakanya ekonomi rakyat di pedesaan. Transaksi jual beli aneka barang dan hasil produksi pertanian akan bergeliat.

Oleh karena urgennya pembangunan infrastruktur ini, maka tidak bisa tidak, kami menghimbau kepada rakyat di Kab. Donggala untuk tidak bersikap pasif. Mari kita pro aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan pasar itu. Jika dianggap perlu, Kades bersama tokoh-tokoh masyarakat mesti menginisiasi pembentukan tim pengawas independen. Sehingga terbangun sinergi dengan pelaksana pembangunan.

Oleh karena  sarana ini  menjadi aset milik bersama maka kualitas hasilnya mesti diutamakan agar bernilaiguna secara jangka panjang.

Sebaliknya, tatkala rakyat tidak turut serta cera riang gembira mengawasi pelaksanaan pembangunan itu maka yakin saja, potensi terjadinya tindak korupsi dana pembangunan terbuka lebar.

 

Palu, 29 Maret 2015

Muh. Masykur M

Ketua Fraksi NasDem DPRD Prov Sulteng

(release pers)



Bagikan :
Tags :
# publik
close