Portal Berita Sulawesi

Kabar Publik

Hukuman Mati, Todung Mulya Lubis Kecam Jokowi

admin

Jum'at, 06 Maret 2015 17:44:56 WIB   |  690 pembaca  

Jakarta - Pengacara senior Todung Mulya Lubis mengecam Presiden Joko Widodo yang terus melakukan eksekusi mati terhadap terpidana mati narkoba. Menurutnya, hukuman mati telah mencabut hak hidup warga negara yang dilindungi oleh konstitusi sehingga menolak hukuman mati untuk semua kasus termasuk kasus narkoba.

"Saya aktivis HAM, saya dengan tegas mengecam Presiden Jokowi yang terus melakukan hukuman mati dan menolak hukuman mati dengan empat alasan. Pertama, hukuman mati mencabut hak hidup warga negara yang dilindungi konstitusi," ujar Todung kepada Suara Pembaruan, Kamis (5/3).

Kedua, menurutnya, sistem peradilan berpotensi keliru karena hakim adalah manusia biasa yang bisa saja memutuskan sesuatu secara keliru dalam pengadilan khusus pengadilan kasus narkoba. Ketiga, tambahnya, tidak pernah ada bukti empirik yang disepakati para ahli meskipun masih menimbulkan perdebatan bahwa hukuman mati menimbulkan efek jera terhadap pihak lain.

“Terakhir, Indonesia akan mengalami kendala dalam memperjuangkan TKI-TKI di luar negeri yang terancam hukuman mati, seperti di Malaysia dan Arab Saudi kalau di Indonesia sendiri diterapkan hukuman mati,” tandasnya.

Dia juga mengingatkan Presiden Jokowi bahwa tujuan awalnya pembinaan adalah bukan untuk membalas dendam. Kemudian, sekarang berubah untuk melakukan rehabilitasi sehingga penjara sekarang disebut lembaga pemasyarakatan.

Dia juga mengharapkan pemerintahan Jokowi-JK mengoreksi sistem di lapas karena selama ini justru transaksi di balik penjara tersebut yang memelihara transaksi narkoba. Menurutnya, Jokowi perlu melakukan kebijakan nasional yang komprehensif untuk menghentikan peredaran narkoba.

“Jokowi dapat mencegah narkoba dengan menindak tegas aparat penegak hukum yang terlibat dalam kasus narkoba, memperbaiki sistem lapas sehingga tidak ada cela transaksi narkoba serta memperbaiki integritas dan kapasitas aparat penegak hukum yang khusus tangani kasus narkoba,” kata Todung.

Penulis: Yustinus Paat/MUT

Sumber : Berita Satu

 



Bagikan :
Tags :
# politik
close